MENCAPAI REALISASI PEMBANGUNAN PLTN 2025

Aditya Bonggo Pribadi - 19 Mar 2018

Oleh: Aditya Bonggo Pribadi*

Tenaga nuklir ialah tenaga yang dihasilkan dari radiasi pengion. Radiasi pengion memiliki energi yang cukup besar berupa pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Radiasi pengion tersebut biasanya dikenal dengan berbagai gelombang salah satunya gelombang sinar-X, sinar-Y, Sinar-B yang biasa digunakan dalam dunia medis ataupun industri.

Menurut Deputi Perizinan Dan Inspektur Bapeten, Choirul Huda menyampaikan, bahwa persepsi mengenai Nuklir bagi masyarakat umum sangat bervariasi. Hampir setiap orang, ketika mendengar Nuklir yang pertama kali terlintas adalah tragedi Nagasaki dan Hiroshima tahun 1945 silam. Salah satu peristiwa yang menjadi sejarah penting serta menelan korban hingga ratusan ribu nyawa.  Namun, dibalik ancaman besar bagi nuklir masih terdapat manfaat besar bagi masyarakat dari tenaga nuklir sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Saat ini juga sudah berdiri Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang berfungsi sebagai pengawas mengenai pemanfaatan nuklir yang ada di Indonesia.

Keberadaan Nuklir di Indonesia sudah ada sejak lama. Salah satunya adalah pembentukan Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN) yang sudah ada sejak 1964. Pemanfaatan Nuklir juga sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemanfaatan nuklir dalam bidang Kesehatan dan Industri, misalnya teknologi X-ray atau dikenal rontgen dan terapi kanker.

Kabar mengenai PLTN juga sudah ada sejak tahun 2014 yang seiring berjalannya kebijakan mengenai Pemanfaatan Tenaga Nuklir dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Kendati begitu, jauh sebelumnya juga sudah diatur mengenai Ketenaganukliran pada Tahun 1997 melalui UU No. 10. Pemanfaatan Nuklir di Indonesia khususnya pembangkit listrik pun juga sudah ada sejak lama meskipun tidak dimanfaatkan untuk keperluan komersil atau digunakan secara umum. Pemanfaatannya pun terbatas untuk riset nuklir di Indonesia. Lokasinya berada di Triga 2000 Bandung (2 MW), Kartini Yogyakarta (100 kW), dan RSG G.A Siwabessy Serpong Jakarta (30 MW).

Indonesia dalam merealisasikan PLTN, sudah dalam tahap perizinan dan rencana konstruksi bangunan. Perizinan PLTN ini tergolong kepada perizinan Reaktor. Dalam Pemerintahan juga sudah diatur mengenai perizinannya yaitu dalam UU No. 2 Tahun 2014. Dimana PLTN ini terletak pada Reaktor Daya Komersil. Karena fungsi PLTN itu sendiri untuk pasokan atau kesediaan listrik bagi masyarakat umum. Sehingga membutuhkan persiapan yang cukup matang dan lama. Menurut Direktorat Perizinan Instalasi & Bahan Nuklir, Dahlia, yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di ketenaganukliran, proses pembangunan, pengoperasian, dan decomisioning perlu dilakukan tahapan awal perizinan yang memakan waktu minimal 9-10 tahun.

Dampak dari perizinan tersebut membuat PLTN belum dapat direalisasikan. Termasuk, mengingat perlu banyak disiplin ilmu didalamn. Karena sumberdaya yang digunakan adalah sumberdaya yang juga memiliki dampak yang besar. Sementara itu, kaitannya dengan proses perizinan, BAPETEN juga sudah bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). UI berperan dalam aspek manajemen perizinan PLTN. Sedangkan ITB, mengambil peran dalam tujuh aspek salah satunya adalah pemodelan lokasi tapak yang akan dijadikan sebagai lahan untuk PLTN. Sebagaimana dijelaskan, bahwa jarak minimum suatu PLTN dari pemukiman warga adalah 500 meter.

Jika dilihat dari berbagai upaya pengawasan, BAPETEN lebih mengedepankan kesadaran safety culture dari para pemilik fasilitas tenaga nuklir. Menurut Jazi, Ketua BAPETEN menjelaskan, bahwa yang diinginkan BAPETEN adalah bagaimana cara orang terhindar dari paparan radiasi secara berlebihan. Untuk itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan detail mengenai keharusan menggunakan izin dan lain sebagainya. Apalagi proses perizinan sekarang sudah dipermudah. BAPETEN pun membuka layanan on the spot licensing untuk menjangkau pemanfaatan tenaga nuklir di daerah.

BATAN, pada tahun 2016 lalu menggelar survei di 34 Provinsi dengan 4000 responden. Dari survei itu, penerimaan warga terhadap pembangunan PLTN meningkat dibanding tahun 2015. Dari 4000 responden, 3.101 orang (75,53 persen) setuju dan 889 orang tidak setuju. Sebelumnya, di tahun 2015, angkanya berada di 75,30 persen dan di 2014 berada pada angka 72 persen. Selain terus naik, selama tiga tahun berturut-turut angka penerimaan terhadap PLTN stabil diatas 70 persen. Maka dari itu, sangat memungkinkan bahwa pembangunan PLTN akan terlaksana dengan baik. Hanya perlu bagaimana pemerintah dan stakeholder dapat mensosialisasikan PLTN dengan baik.

 

*Penulis adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Artikel merupakan lapora tertulis pasca mengikuti kegiatan Bimtek yang diselenggarakan BAPETEN Indonesia, dengan tema ‘BATAN: Bimbingan Teknis Perijinan PLTN” Kamis, 15 Maret 2018 di Hotel Swis Belinn Surabaya.

Building Character Qualities: For the Smart, Pious, Honorable Nation

Ketentuan Pengguna

Semua isi yang ada di situs resmi UIN Sunan Ampel Surabaya boleh dilihat, disalin, dicetak, dan didistribusikan untuk tujuan non-komersial.

Statistik Website

shopify visitor statistics

Lihat Daftar Pengunjung Website

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

JL. A. Yani 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237

+62 31 8410298

+62 31 8413300

humas@uinsby.ac.id

© Copyright 2018 - Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data