RIVALITAS ULAMA-AKADEMISI

Dr. Achmad Murtafi Haris, Lc, M.Fil.I - 13 Apr 2018

Penulis tergelitik untuk membahas antipati sebagian umat Islam terhadap pemikiran Islam Liberal. Hal ini lantaran bahwa wacana pemikiran ini sudah sedemikian lama dan tidak kunjung reda atau melunak. Tulisan ini pun muncul terinspirasi oleh pertanyaan yang muncul pada acara pengajian akbar oleh Ustadz Abdul Shomad, da’i kondang sekondang Zainuddin MZ di era akhir delapan puluhan, di Universitas Airlangga yang menanyakan tentang bagaimana membentengi diri dari bahaya Islam Liberal. Sang ustadz menyarankan agar mengundang Dr. Fahmi Zarkasyi dari INSIST Gontor yang bisa memberikan paket pelatihan tentang bahaya Islam liberal dan cara menghadapinya.

Wacana anti pandangan Islam liberal oleh para ulama didasarkan pada teori al-Ghazwul al-Fikri atau perang pemikiran yang dicanangkan oleh Barat terhadap pemikiran Islam dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam. Setrategi ini diambil oleh Barat setelah melihat kuatnya Umat Islam dengan pandangan agamanya sehingga sulit ditundukan secara budaya di bawah  hegemoni Barat. Untuk merombak itu, menurut pandangan tradisionalis,  Barat memasukkan pandangan-pandangan yang berhaluan sekuler ke dalam dunia pemikiran Islam sehingga umat Islam menjadi lebih berpihak kepada penafsiran pro-sekuler daripada bertahan dengan pandangan ‘konservatif’ yang ada. Negara-negara Barat pun kemudian mengundang para akademisi muslim untuk belajar Islam ke Barat dan di sana dilakukan ‘cuci otak’ terhadap ajaran Islam sehingga ketika mereka pulang ke negaranya mereka akan menyebarkan faham Islam yang sudah direvisi sesuai kepentingan Barat. Beginilah persepsi Islam tradisionalis terhadap apa yang disebut dengan Islam Liberal.

Ada beberapa padanan bagi Islam Liberal yang ditolak oleh umat Islam seperti Islam progressif dan Islam Sekuler. Kesemuanya merujuk pada paradigma yang sama yaitu anti kemapanan ajaran Islam. Mereka coba menghadirkan penafsiran Islam yang baru yang sejalan dengan pandangan modern dalam banyak hal khususnya terkait gender mainstreamingdemokrasi dan hak asasi manusia. Seperti tentang warisan yang oleh Munawwir Sadzali ditawarkan pandangan agar baik laki mau pun perempuan memiliki hak yang sama berbeda dengan pandangan yang umum yaitu perempuan mendapat jatah separuh dari laki-laki. Tentang kepemimpinan juga demikian bahwa kaum perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin seperti halnya lelaki. Juga terkait dengan hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dari kalangan non-muslim di negara mayoritas muslim. Dan penolakan kaum liberalis agar LGBT dipidanakan.

Sebenarnya jika melihat pandangan kaum liberalis terhadap isu-isu yang ada, secara makro, ia tidak terlalu bermasalah tapi secara mikro ia bermasalah bagi kalangan konservatif. Secara makro, dalam hal ini terkait keseteraan gender dan demokrasi, keduanya tidak terlalu bermasalah. Keseteraan gender didukung oleh Islam bahwa perempuan perlu diberdayakan dan diemansipasi dan bukan dijadikan ‘budak’ atau pelayan bagi kaum lelaki khususnya suami. Islam mengangkat harkat wanita dan menjadikan mereka terdidik setelah sebelumnya di zaman jahiliyah mereka hanya menjadi korban dari keperkasaan lelaki atau yang biasa disebut dengan bias patriarki. Dalam hal demokrasi juga tidak terlalu bermasalah karena ia bertumpu pada musyawarah yang merupakan esensi utama perpolitikan Islam. Namun jika masuk ke ranah mikro atau masuk pada materi-materi yang ada di dalamnya, barulah terdapat pandangan yang kontraditiktif yang membuat keduanya berseberangan dan berhadap-hadapan untuk saling bertarung argumen.

Untuk mencari solusi dari kebuntuan hubungan antar kedua kelompok, perlu kiranya mengembalikan perdebatan itu pada kesamaan makro dan bukan mempertajam perbedaan mikro atau membesar-besarkan perbedaan masalah khilafiah. Dengan begini maka jurang perbedaan akan bisa dijembatani dan dipersempit ketimbang mempertahankan ketegangan yang usiannya sudah lewat seabad jika dihitung dari masa awal munculnya gerakan revivaslisme Islam pada awal abad ke-20 hingga kini  memasuki abad ke-21 atau era millenia tiga.

Perdebatan atau rivalitas abadi antara pandangan Islam tradisional yang dikomandani oleh ulama dan pandangan Islam progresif yang dikomandani oleh kaum akademisi kampus khususnya Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri / Swasta (STAIN/STAI) seharuslan telah sampai pada fase dewasa (intellectual maturity) di mana satu sama lain sudah saling memaklumi perbedaan pandangan dan tidak perlu mempertajamnya. Seperti halnya kesadaran positif yang terbangun antara Nahdlatul Ulama  dan Muhammadiyyah untuk saling mendekatkan diri satu sama lain dan tidak lagi bermusuhan karena masalah khilafiyah.

Rivalitas yang terbangun antara kedua kelompok sejatinya tidak menguntungkan percepatan pembangunan peradaban Islam.  Pandangan ulama terhadap kampus Islam menjadi negatif padahal kampus tersebut adalah tempat alumni-alumni pesantren kelak meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kampus-kampus tersebut diasuh oleh para akademisi yang sebenarnya juga alumni pesantren namun karena pendidikan luar negeri yang pernah mereka kenyam atau karena bacaan yang ke luar dari mainstream rujukan (ghayr mu’tabarah), mereka jadi berpandangan yang tidak umum dan melontarkannya sebagai sebuah tafsir alternatif yang barangkali lebih relevan untuk saat ini. Namun apa yang terjadi, sumpah serapah yang mereka dapat dan pemikiran itu pun dianggap sebagai produk dari antek-antek pemikiran barat yang disusupkan ke dalam dunia pemikiran Islam.

Era delapan puluhan kita mengenal Nurcholis Madjid yang dicap sebagai tokoh liberal yang diserang oleh Daud Rasyid dan Ridwan Saidi. Pada kisaran yang sama dan pada awal 90-an Gus Dur diserang terkait masalah kedekatannya dengan non-muslim dan pernyataannya tentang Selamat Pagi sebagai pengganti Assalamu alaikum. Baru-baru ini kita mendapati Quraish Shihab mendapat respons keras terkait pernyataannya perihal nabi tidak dijamin masuk surga dan masalah jilbab.

Penolakan-penolakan keras terhadap pandangan-pandangan progressif oleh kaum tradisionalis adalah suatu hal yang jamak, mengingat bahwa selalu ada respon balik terhadap sebuah ide atau gagasan yang tidak umum. Namun jika hal itu terus mengarah pada rivalitas abadi dan tidak untuk saling belajar satu sama lain, maka hal itu hanya akan menciptakan ketegangan yang mubadzir. Ada baiknya satu sama lain coba mengetahui titik tolak yang menghasilkan perbedaan pandangan. Yaitu titik tolak yang berawal dari konstekstualisasi kekinian (perubahan) dan titik tolak ketaatan terhadap ajaran (pelestarian). Kedua motif tersebut sebenarnya tidak bertabrakan sebab dalam ranah hukum Islam terdapat ruang ijtihad atau intellectual exercise untuk meninjau ulang produk fiqih dan relevansinya dengan kebutuhan kekinian. Sementara pandangan progressif dalam penafsiran barunya tidak mungkin meninggalkan basis dalil naqli yang telah selama ini dipegang oleh ulama tradisionalis. Artinya bahwa pandangan itu seprogressif apa pun tetap membutuhkan pijakan naqli sebagai otoritas hukum Islam. Dari sini sebenarnya perbedaan antara kedua kelompok bisa dijembatani secara akademis. Yang membuat ia sulit dijembatani barangkali keterlibatan kekuatan politik di balik masing-masing pandangan. Dunia politik yang bernatur persaingan dan perebutan dominasi memperkeruh perbedaan pandangan itu sehingga menjadi seolah sebuah rivalitas abadi antara ulama dan akademisi dalam pandangan keislaman. Dalam hal ini bisa dilihat mana kekuatan politik yang pro pandangan liberal dan mana kekuatan politik yang kontra mereka.

Building Character Qualities: For the Smart, Pious, Honorable Nation

Ketentuan Pengguna

Semua isi yang ada di situs resmi UIN Sunan Ampel Surabaya boleh dilihat, disalin, dicetak, dan didistribusikan untuk tujuan non-komersial.

Statistik Website

shopify visitor statistics

Lihat Daftar Pengunjung Website

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

JL. A. Yani 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237

+62 31 8410298

+62 31 8413300

humas@uinsby.ac.id

uinsa_surabaya

© Copyright 2018 - Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data