MERAWAT DEMOKRASI KAMPUS BERSAMA PERS MAHASISWA

Rangga Prasetya Aji Widodo* - 10 Sep 2018

Sabtu, 8 September 2018 lalu, saya mengikuti acara nonton bareng, diskusi, dan bedah film dokumenter salah satu tokoh Indonesia yang setiap tahun diperbarui untuk mengetahui perkembangan kasus yang menimpanya. Kegiatan itu diadakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, berlokasi di Jl. Lesti No. 48, Darmo, Wonokromo, Surabaya 60241, pukul 18.00-21.30 WIB. Didesain sarasehan dan longgoh bareng dengan menu suguhan telo pendem. Saya datang bersama Febrianza[1], Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Ampel Surabaya, yang menjadi delegasi dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Periode 2018-2019 yang baru saja dimandatkan tempo waktu.

Sekitar 14 tahun lalu, di bulan yang sama, tepatnya 7 September 2004, Rakyat Indonesia telah kehilangan sosok bersahaja, yang seringkali memanggul megaphone, berjalan menyusuri trotoar di tengah matahari yang bengal, membawa banner yang ditulisi dengan cat merah berisi dalil-dalil pembelaan untuk rakyat. Sembari berorasi di depan gedung-gedung birokrasi yang kerap melakukan praktik-praktik kekerasan (otoritarian-militeristik) dan melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dia bernama Munir Said Thalib (1965-2004), 14 tahun lalu dibunuh secara sistematik di salah satu maskapai penerbangan[2] model GA-974 kursi 40-G untuk berangkat ke Amsterdam-Netherland, mengenyam pendidikan master di Universitas Ultrecht. 14 tahun masih tanpa keadilan, janji presiden untuk membantu menelisik kasus Munir Said Thalib berbentuk awan abu-abu yang tidak pernah ada kepastian dan kejelasan mengenai siapa pembunuhnya—atau sudah mengetahui tapi informasinya berusaha disembunyikan­­­--namun sepanjang 14 tahun pula, Rakyat Indonesia, tidak pernah melupakan apa yang diperjuangkan Munir.

Menurut kesaksian Suciwati (Istri Munir) dan kerabat dekatnya yang kemudian dipublikasi juga oleh media, Munir adalah orang yang sederhana, mempunyai pemikiran kritis, berkomitmen membela siapa saja yang haknya terdzalimi, tidak gila harta, jabatan, dan fasilitas. Munir tetap menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand bututnya untuk menemani mengisi aktivitas sehari-hari, berkeliling kesana-kemari. Tidak heran, bila kepergian Munir membuat Rakyat Indonesia terpukul. Kendati Munir dimarginalkan elite politik di negaranya sendiri, namun dia dianggap tokoh aktivis HAM penting dalam kancah Internasional, terbukti dengan diresmikannya salah satu jalan yang berlokasi di Deen Hag, Belanda: Munirstraat atau Munirpad, pada 14 April 2015.[3]

Setidaknya demokrasi di Indonesia masih terlampau buruk dan perlu banyak membaca kembali dari buku-buku filsafat klasik Plato dan Aristoteles, mengenai arti sesungguhnya dari demokrasi. Karena elite politik seringkali sesumbar, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Namun di sisi yang lain, masih gencar melakukan kekerasan dan pembungkaman terhadap berbagai warna kritik yang dikirimkan rakyat, aktivis, mahasiswa, dan berbagai strata sosial lainnya.[4] Elite politik semacam mengalami social anxiety (kecemasan sosial) untuk mempertahankan jabatan dari pihak-pihak yang berpotensi meruntuhkan dan merebut kursi nyaman yang bernama kekuasaan yang sedang didudukinya.

“Solusi itu adalah bonus, tugas kita hanya memberi kritik, mereka lah yang dibayar negara untuk mencari solusinya,” tutur Rocky Gerung, Pengamat Politik, yang berulangkali memberikan penjelasan. Tugas oposisi adalah mengkritik dan mengawal berbagai kebijakan yang disampaikan birokrasi, “Kalau tidak mau ada oposisi, ya jangan gunakan demokrasi,” lanjutnya dalam salah satu Kuliah Kajian Filsafat dan Feminisme (Kaffee) dalam Jurnal Perempuan. Yang bisa kita jadikan referensi, bahwa masih banyak pihak birokrasi yang meminta solusi ketika rakyat, aktivis, mahasiswa, dan berbagai strata sosial lainnya, memberikan kritik atas kebijakan atau kinerja yang diproduksi birokrasi kenegaraan.

Karena apabila kebijakan dan kinerja buruk dari birokrasi dibiarkan serta tidak ditanggapi dengan untaian kritik atau saran, akan sangat berbahaya impact-nya kepada masyarakat.[5] Termasuk dimensi psikologis, bagi sekian jumlah masyarakat yang merasa dikecewakan, dirugikan, dimarginalkan, tidak diberi perhatian dan pelayanan oleh negara, mengakibatkan stress, tertekan, dan buntu dengan ketidak-mampuan mereka mengatasi persoalan kehidupan yang kian waktu semakin runyam. Maka akan muncul patologis sosial yang bisa menggerogoti software, nafs, psyche, soul atau kejiwaan masyarakat yang dirugikan tersebut.

Muncul berbagai disorganisasi sosial atau disintegrasi sosial. Yakni keadaan masyarakat yang tidak dapat menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling bersaing, begitu gemar menjelekkan, akhirnya menimbulkan chaos (kehancuran atau kekacauan)—perang sosial media, berita bohong yang tidak memuat informasi (Hoax), mengatakan kafir dan sesat antar umat beragama, kekerasan HAM, diskriminasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA), dan sebagainya), mal-adjustment ataupun mal-adaptif (tidak dapat berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan—ketika kesenjangan sosial semakin menohok masyarakat), cultural-lag (kelambanan budaya), delinkuen (kenakalan remaja), dan tetek bengek persoalan psikologis lain, dapat saja muncul, lantaran faktor dari salah satu variabel ketidak-pahaman negara mengenai esensi demokrasi, tumbuhlah kekecewaan.[6]

Tempo waktu, begitu gencar mengenai radikalisme dan fundamentalisme yang merayap di sela-sela kelengahan negara kita, sampai praktik bom bunuh diri dan terorisme di Bali (2005), Jakarta (2016), dan Surabaya (2018). Setidaknya itulah salah satu bentuk patologis sosial yang—salah satunya—diakibatkan karena tidak mampunya negara dalam mendistribusikan keadilan (membagi keadilan kepada masyarakat adalah itikad suci dari politik)[7] kepada masyarakat. Sehingga muncul sekian disappointed yang menuntun pihak/oknum tertentu untuk melakukan pemberontakan, perjudian, korupsi, kriminalitas, pelacuran, gangguan mental, juga merupakan impact dari produksi kebijakan pemerintah yang kurang ideal dan buruk.

Untuk sivitas akademika yang hidup di miniatur negara, Kampus UINSA ini, setidaknya kisah Munir Said Thalib bisa digunakan sebagai referensi untuk memberi ruang bagi mahasiswa agar bersuara, berpendapat, berargumen, mengirim selembar kertas yang berisi kritik dan saran, atau menyambut mahasiswa ketika berbondong-bondong berkumpul di depan rektorat untuk—sekadar ingin—bertegur sapa dan mengingatkan pimpinan tertinggi kampus, agar tidak lalai. Bahwa segelintir mahasiswa ada yang melihat bugs (celah-celah, kelemahan, kekurangan) dari kebijakan, membutuhkan perhatian lebih dan perlu segera ditambal menggunakan tubbles, diperbaiki, dibenahi, dan dipoles hingga bisa berjalan membaik. Membuka akses kepada mahasiswa untuk benar-benar menerapkan demokrasi yang ditempelkan labelnya oleh elite politik kepada Indonesia.

Salah satu organisasinya adalah pers mahasiswa, bertugas menjadi wasit di miniatur negara kampus[8], serta mengawal kebijakan yang diproduksi birokrasi. Apabila kebijakan itu sudah baik dan ideal hingga membawa manfaat secara langsung kepada mahasiswa, tidak ada alasan bagi kami untuk memberitakan buruk, kami akan memuji kebijaksanaan yang dihasilkan birokrasi. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, diharap tidak menutup diri untuk kami kirim lembaran surat cinta berbentuk buletin mingguan, sederet link portal berita kami yang tulisannya kadang masih awut-awutan, atau sekadar penyampaian secara verbal dari hasil diskusi kami di warung kopi semalam suntuk kadang sampai lupa membayar kopinya. Untung saja tidak didamprat dan diusir sang pemilik warung kopi tersebut.

Bila birokrasi kampus dan pers mahasiswa dapat bekerja dengan ideal sesuai tupoksinya masing-masing, benar-benar menerapkan demokrasi, membuat kebijakan yang adil dan bermutu, mengirimkan kritik atau saran yang mengindahkan, setidaknya kecemasan dari dampak yang sudah kita ketahui bersama di Indonesia, atas gagal pahamnya penguasa untuk membaca keresahan-kebutuhan masyarakatnya, tidak terjadi di UINSA. Sehingga berbagai spesies, simtom, tipologi, klasifikasi, atau urap-urap dari patologis sosial yang sudah disebutkan di paragraf atas, tidak muncul  menjadi fenomena yang tumbuh di kampus UINSA.

Birokrasi kampus bisa bercermin dari kurang idealnya perlakuan negara terhadap Munir. Sehingga bisa diperbaiki menjadi pemberian penghargaan atas keberanian dan kritisnya pemikiran untuk mengutarakan rongga-rongga yang bisa menjadi busur dari runtuhnya bangunan kenegaraan. Dengan menyambut atau justru memberikan sertifikat khusus bagi mahasiswa, organisasi, atau lembaga yang bisa melihat sisi lemah yang perlu segera dibenahi, birokrasi kampus dapat follow-up mencari solusi dan tindak lanjutnya kemudian, sepertinya akan menjadi hal yang sangat menarik karena kedua belah pihak sama-sama berusaha memperbaiki miniatur negara kampus yang bernama UINSA.

Sedangkan untuk mahasiswa, dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah Munir yang terus vokal, berani berpendapat, mempunyai pemikiran kritis yang sekarang hampir hilang pada almamater mahasiswa yang tidak tahu ke mana perginya. Berbagai keritik dan saran itu, bisa dituangkan melalui berbagai media, bisa juga menggunakan produk jurnalistik yang setiap waktunya dicetak, seperti buletin mingguan, majalah tahunan, jurnal enam bulanan, portal berita harian, channel bulanan, atau produk lain yang bisa dipakai sebagai media menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, saran, atau apapun untuk memperbaiki dan mengembangkan kampus.

Akhirnya, bila diterapkan secara konsisten, ideologi-ideologi radikalisme, fundamentalisme, terorisme yang seringkali dikhawatirkan bersama, perlahan akan lenyap ditelan kesejahteraan[9]. Puasnya pelayanan dari pegawai, karyawan, atau dosen, merata dan tepatnya bantuan pendidikan (beasiswa), Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sesuai dengan golongan penghasilan orang tua, terlebih fasilitas yang diberikan pada gedung-gedung fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK) yang menjadi tempat belajar nan berproses mahasiwa setiap harinya, serta berbagai dimensi infrastruktur dan suprastruktur kampus yang bisa membuat Sivitas Akademika UINSA betah belajar di dalamnya.

Kendati sudah 14 tahun meninggalnya Munir Said Thalib, setidaknya semangat Munir dalam membela hak-hak orang yang terdzalimi, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat yang diperlakukan keras, otoritarian, militeristik, diskriminasi, dan berani (vokal) menyampaikan kritik perlu dihidupkan kembali di miniatur negara kampus ini. Semoga tidak juga dibredel, dibekukan, dibubarkan, atau dibungkam. Tidak ada korban kekerasan terhadap jurnalis/wartawan kampus setiap aktif berpendapat dalam melihat celah-celah, rongga-rongga, pori-pori yang perlu diperbaiki birokrasi. Karena pembredelan, pembekuan, pembubaran, pembungkaman, kekerasan verbal atau fisik adalah perilaku yang negatif dalam demokrasi dan berpotensi menumbuhkan patologis sosial di kampus UINSA.[10]

 

*Penulis adalah Mahasiswa Semester 7, Jurusan Psikologi, Program Studi Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK), UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnalis LPM Alam Tara.

 

Catatan Kaki (Footnote) dan Daftar Pustaka:

[1] Febrianza sebelumnya juga sempat mendapat amanah untuk mengisi Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Almaslahah periode 2017.

[2] Maskapai penerbangan Garuda Indonesia, ketika itu Munir memilih maspakai itu karena anggaran pajak akan masuk ke Indonesia lagi, padahal Munir juga diberi pilihan maspakai penerbangan lain yang lebih bagus fasilitas dan pelayanan.

[3] Munirstraat atau Munirpad, Deen Hag, Belanda, di bawah nama jalan tersebut tertulis seutas kalimat: Munir Said Thalib, 1965-2004, seorang Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia. Diresmikan Walikota pada 14 April 2015.

[4] Termasuk pembekuan, pembubaran, pembredelan media massa mainstream, juga pers mahasiswa yang bergerak di wilayah miniatur negara kampus. Dalam hal tersebut, peran Dewan Pers dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) sangat dibutuhkan untuk memberi perlindungan menggunakan Undang-Undang Pers kepada wartawan dan media massa mainstream/lembaga pers mahasiswa.

[5] Sifatnya sekadar mengingatkan: “Nuwun sewu, Pak Presiden, di daerah pelosok sana ada anak yang kesulitan makan, badannya kurus kerontang, perlu diberi bantuan pasokan makanan ke daerah pedalaman tersebut,” dan sebagainya. Barangkali ada wilayah yang tidak, atau belum, dijangkau pemerintah pada surveinya.

[6] Ada tiga buku yang masuk daftar pustaka: a) Kartono, Kartini. 1997. Patologi Sosial Jilid 1 (Satu). Jakarta. Rajawali Pers—buku tersebut lebih banyak membahas tentang psikologi sosial dan sosiotik (berbagai penyakit dan gangguan sosial yang sering terjadi pada masyarakat); b) Kartono, Kartini. 1998. Patologi Sosial Jilid 2 (Dua): Kenakalan Remaja (Delinkuen). Jakarta. PT Raja Grafindo Persada—buku tersebut lebih banyak membahas psikologi sosial, psikologi perkembangan dan psikologi lintas-budaya yang dialami langsung oleh masa perkembangan remaja; c) Kartono, Kartini. 1997. Patologi Sosial Jilid 3 (Tiga): Gangguan-Gangguan Kejiwaan. Jakarta. Rajawali Pers—buku tersebut lebih banyak membahas persoalan psikologi sosial dan psikologi klinis, berupa macam-macam psikotik, sosiotik, atau gangguan kejiwaan.

[7] Dalam salah satu episode Indonesia Lawyers Club (ILC) disiarkan TV One atau kuliah Kaffee di Jurnal Perempuan, Rocky Gerung, Pengamat Politik dan Pengajar Kaffee, pernah mengatakan esensi politik yang bersih dan putih adalah: distribusi (membagikan, menyebarkan, meratakan) keadilan pada masyarakat.

[8] Mahasiswa sebagai wasit miniatur negara kampus; merupakan istilah yang saya dapatkan dari Luhur Pambudi, Pimpinan Redaksi LPM Alam Tara periode 2016, dalam tulisannya yang berjudul serupa yang sudah diunggah di portal berita tempo waktu: http://www.alamtarapersma.com.

[9] “Ideologi-ideologi radikalisme, fundamentalisme, terorisme yang seringkali dikhawatirkan bersama, perlahan akan lenyap ditelan kesejahteraan,” karena setiap aspirasi, kritik, saran, masukan yang diberikan sivitas akademika untuk birokrasi kampus, diterima dan ditindak-lanjuti dengan baik, ada follow-up, sampai keluhan itu benar-benar selesai, beres, membaik. Barangkali ada alasan-alasan tertentu (yang sedikit terpaksa) dalam menggunakan kebijakan itu, bisa memberi edukasi dan informasi kepada sivitas akademika lainnya agar sama-sama paham atas keadaan/situasi yang sedang dihadapi.

[10] Karena beberapa birokrasi kampus kerap melakukan pembredelan, pembekuan, pembungkaman, kekerasan, penutupan, pembubaran terhadap pers mahasiswa ketika mengirimkan kritik dan saran untuk birokrasi kampus. Misalnya: a) Kasus Pengebirian LPM Dianns, FIA, Universitas Brawijaya (2015); b) Kasus Intimidasi dan Penghinaan terhadap Reporter LPMS Ideas, Fakultas Sastra, Universitas Jember (2014); dan berbagai kasus lainnya, pers mahasiswa dilindungi Undang-Undang Pers dan dibantu PPMI Daerah Kota (DK) masing-masing/Nasional untuk mengatasi perlakuan-perlakuan tidak ideal terhadap jurnalis/wartawan/reporter pers mahasiswa. Karena banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap pers mahasiswa, dibuatlah Buku Pedoman Advokasi Pers Mahasiswa yang ditulis PPMI Nasional tahun 2016.

Building Character Qualities: For the Smart, Pious, Honorable Nation

Ketentuan Pengguna

Semua isi yang ada di situs resmi UIN Sunan Ampel Surabaya boleh dilihat, disalin, dicetak, dan didistribusikan untuk tujuan non-komersial.

Statistik Website

shopify visitor statistics

Lihat Daftar Pengunjung Website

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

JL. A. Yani 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237

+62 31 8410298

+62 31 8413300

humas@uinsby.ac.id

uinsa_surabaya

© Copyright 2018 - Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data