CEGAH EFEK DOMINO, REKTOR SERUKAN USUT TUNTAS PELANGGARAN HAM

- 31 Aug 2018

UINSA Newsroom, Jumat (31/08/2018); Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) Berat merupakan kejahatan luar biasa dengan proses pengadilan khusus dalam penyelesaiannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagai upaya menjaga isu penyelesaian pelanggaran HAM berat untuk tetap menjadi perhatian dan prioritas penanganan negara serta dukungan publik, Komisi nasional (Komnas) HAM menggandeng UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi Publik dengan tema, ‘Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu‘, Kamis, 30 Agustus 2018. Kegiatan dilaksanakan di Hall Hotel GreenSA Inn UIN Sunan Ampel, Jl. Raya Bandara Juanda Sidoarjo, Pukul 12.00-16.00 WIB.

Hadir dalam Diskusi Publik ini, sebagai narasumber, Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM RI) yang akan membawakan tema diskusi tentang, Pelanggaran HAM yang Berat dan Kewenangan Komnas HAM.             Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag. (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UINSA) menyampaikan tema, Negara dan Politik Hukum Hak Asasi Manusia. Prof. Mas’ud Said, MA., Ph.D. (UNISMA dan Ketua ISNU Jawa Timur) dengan tema, Hak Asasi Manusia dan Komitmen Politik Bangsa, serta Abd. Wachid Habibullah, SH., MH. (Ketua LBH Surabaya) dengan tema, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Korban. Selain itu, peserta kegiatan ini berjumlah 40 orang. Terdiri dari akademisi, pegiat hukum dan hak asasi manusia, mahasiswa, dan wartawan.

Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., sekaligus Person In Charge (PIC) UINSA Surabaya menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut terselenggara sebagai bentuk keprihatinan akan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih jauh dari harapan publik dan korban. Kendati rezim terus berganti, berkas laporan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada Komnas HAM belum mendapat respon yang cukup dari pemerintah. “Kondisi tersebut tentu saja menyebabkan korban dan keluarga korban terus mempertanyakan komitmen negara atas pemenuhan hak asasi manusia Negara,” ujar Dr. Ahmad Zainul Hamdi menegaskan.

Karenanya, melalui Diskusi Publik ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai konsepsi tentang Pelanggaran HAM berat (Gross Human Rights Violation) dan kewenangan penyelidikan yang dimiliki Komnas HAM. Disamping juga, mendorong Negara mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat di Indonesia melalui jalur yang ada dalam Undang-Undang. Serta mendorong semua stakeholders menemukan pilihan strategi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang berkeadilan.

“UINSA sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islam memiliki peran signifikan dalam membentuk SDM Kritis. Karena Komnas HAM tentu tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan, salah satunya Perguruan Tinggi,” terang Dr. Ahmad Zainul Hamdi.

Sementara itu, Beka Ulung Hapsara, dalam sambutan pembukaan kegiatan diskusi publik menjelaskan, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat masa lalu menjadi ssalah satu dari beberapa konsen isu yang ditangani Komnas HAM. Konsen isu lainnya seperti, Intoleransi radikalisme, Ektremisme, dan reformasi kelembagaan. “Harapannya, kerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT) lebih artikulatif. Mengingat, PT bisa berkontribusi lebih. UINSA merupakan kampus yang ketiga, setelah Universitas Katolik Semarang, Universitas Brawijaya Malang, dan UINSA. Selanjutnya UIN Yogyakarta dan banyak kota lain termasuk luar jawa. Semoga pada akhir acara tentang gambaran subtantif untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat,” pungaks Beka.

Demikian halnya yang disampaikan Rektor UINSA, Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D. Prof. Masdar dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi atas kerjasama UINSA dan Komnas HAM. Menurut Prof. Masdar, kegiatan tersebut merupakan sebuah partnership yang sangat positif yang diharapkan dapat ditingkatkan di kemudian hari.

Mengenai tema acara, Prof. Masdar menegaskan, bahwa hal itu merupakan ‘Pekerjaan Rumah’ yang tidak ringan. Mengingat, bahwa dalam upaya oenyelesaiannya, secara tidak langsung juga akan mengungkit luka lama atauoun berpengaruh pada kehiduoan sebagian besar orang. “Tapi bagaimanapun juga, Pelanggaran HAM harus diungkap seobyektif mungkin. Apa yang terjadi di masa lalu. Poin pentingnya adalah bagaimana kita harus dan bisa move on agar tidak mengulangi kasus yang sama di masa datang,” tegas Prof. Masdar.

Prof. Masdar jua menyampaikan, kasus Pelanggaran HAM Berat di masa lalu akan terus menjadi beban negara jika tidak segera diselesaikan dan diungkap secara tuntas. Sebab hal itu bukan tidak mungkin, akan memiliki efek domino yang kontra produktif. Karena, sebagian besar masyarakat juga memiliki keterkaitan baik secara ideologis maupun biologis dengan pihak pelanggaran HAM berat. Dalam konteks itu, mengangkat slogan yang populer Bangsa Indonesia, ‘Melupakan jangan, memaafkan iya’. Oleh karena itu agar kotak pandora yang kita buka tidak merusak diri tapi jadi cermin melangkah ke depan,” tegas Prof. Masdar memungkasi. (Nur/Humas)

Building Character Qualities: For the Smart, Pious, Honorable Nation

Ketentuan Pengguna

Semua isi yang ada di situs resmi UIN Sunan Ampel Surabaya boleh dilihat, disalin, dicetak, dan didistribusikan untuk tujuan non-komersial.

Statistik Website

shopify visitor statistics

Lihat Daftar Pengunjung Website

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

JL. A. Yani 117, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60237

+62 31 8410298

+62 31 8413300

humas@uinsby.ac.id

uinsa_surabaya

© Copyright 2018 - Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data