Berita > Uinsa Kukuhkan Tiga Gubes Bidang Hukum Dan Hadith

UINSA KUKUHKAN TIGA GUBES BIDANG HUKUM DAN HADITH


UINSA Newsroom, Kamis (28/12/2017); Komitmen UIN Sunan Ampel Surabaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Guru Besar (Gubes) dari berbagai bidang keilmuan terus ditingkatkan. Pada kesempatan kali ini, tiga guru besar dikukuhkan bersamaan pada Kamis, 28 Desember 2017. Ketiga guru besar tersebut antara lain, Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Prof. Dr. Damanhuri, M.A., bidang Ilmu Hadist pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), dan Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H., bidang Ilmu Fiqih (Hukum Islam) pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pengukuhan Guru Besar ke-54, 55, dan 56 UIN Sunan Ampel Surabaya ini digelar di Gedung Sport Centre and Multipurpose pukul 08.00-11.30 WIB.

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag., menyampaikan rasa syukur atas pengukuhan Gubes tersebut. Prof. A’la menganggap hal itu sebagai sebuah keberkahan yang diperoleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta berharap, bahwa pengukuhan ini menjadi motivasi bagi para calon Gubes lainnya. “Janganlah pernah menganggap diri sendiri sebagai yang paling benar, pintar. Teruslah tingkatkan keilmuan kita, perkuat sesuai dengan misi UINSA dengan pendekatan keilmuan yang interdisipliner,” ujar Prof. A’la berpesan dalam Amanat Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pendekatan keilmuan yang interdisipliner tersebut menurut Prof. A’la dapat diterapkan dalam setiap bidang keilmuan, bahkan keilmuan murni sekalipun. Pemahaman akan hadith misalnya, dapat dipahami berdasarkan pendekatan sosiologis, sehingga semakin memperkaya kajian keilmuannya. “Hal ini yang selalu saya pesankan pada diri saya pribadi, dan semoga demikian kiranya para Guru Besar UINSA,” ujar Prof. A’la.

Sementara itu Prof. Titik dalam pidato pengukuhannya yang menyampaikan terkait ‘Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Nasional’ menjelaskan, tema tersebut dipilih sebagai upaya membangkitkan semangat kebangsaan dan Nasionalisme. Cita negara hukum dan nasional yang dimaksud Prof. Titik, sebagaimana tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam lima butir pancasila.

Sedangkan konsep pembaharuan yang dikehendaki adalah, suatu upaya penataan kembali hukum agar dapat berlaku sesuai tuntutan perkembangan jaman, serta kebutuhan masyarakat. Tiga subtansi pokok, menurut Prof. Titik, yang dinilai sangat urgen antara lain, Keberadaan lembaga perwakilan rakyat, kajian perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta Keagamaan dan pendidikan.

“Masih adanya ketimpangan struktur. Serta minimnya pembahasan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta Keagamaan dan pendidikan. Padahal hal tersebut juga termasuk aspek yang harus dikaji dalam Hukum Tata Negara sebagai manifestasi dari welfare state yang menjadi cita Negara Hukum itu sendiri,” terang Prof. Titik menegaskan.

Tema serupa mengenai hukum juga disampaikan Prof. Sahid dengan tema “Pembaruan Hukum Islam Dalam Konteks Formalisasi Syariat di Indonesia”. Dalam paparannya, Prof. Sahid menjelaskan bagaimana Hukum Islam selalu berinteraksi dengan kehidupan sosial dan membutuhkan pengaturan. Proses pengaturan Hukum Islam menjadi sebuah dasar/undang-undang inilah yang dikenal dengan konsep Ijtihad.

Ijtihad yang dinilai sangat efektif adalah ijtihad yang dilakukan secara kolektif dan menggunakan konsep Ijtihad Istilahi. Yakni ijtihad yang menempatkan hukum syariah terhadap kejadian baru dengan penalaran yang dibangun atas kaidah kemaslahatan,” jelas Prof. Sahid.

Konsep kemasalahatan inilah yang kemudian melahirkan beberapa Perda yang berasal dari Hukum Islam yang dikembangkan sebagai bentuk formalisasi syariat dalam Konteks Hukum Pidana Islam. Tiga bentuk Perda yang dibahas secara khusus dalam pidato pengukuhan Prof. Sahid yaitu, Perda Anti Perzinaan, Anti Minum-minuman keras, dan Anti Maksiat. “Dalam pembaruan Hukum Pidana Islam, sanksi hukum tidak secara normatif harus sama dengan ketentuan tekstualitas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab sanksi hukum diorientasikan pada aspek zawajir (Penjeraan) bukan Jawabir (dogmatik),” tegas Prof. Sahid.

Sebagai satu-satunya Gubes dari FTK yang dikukuhkan pada kesempatan kali ini, Prof. Damanhuri menyampaikan pidato pengukuhan terkait ‘Hadis-hadis Misoginis Dalam Penelitian Simultan’. Penelitian dengan metode simultan ini secara khusus menghasilkan kesimpulan bahwa Hadis Misoginis memiliki  kualitas sebagai hadis yang sahih mashhur. Bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Juynboll yang menggunakan metode common link.

“Perbedaan temuan hasil penelitian ini disebabkan karena metode Juynboll hanya memfokuskan pada analisa sanad hadis. Sedangkan metode simultan menganalisa sanad berikut dengan matan hadis, bahkan multi sanad yang ditemukan secara bersamaan,” tegas Prof. Damanhuri.

Prosesi Rapat Terbuka Majelis Guru Besar yang dipimpin Ketua Senat UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. H. Ahwan Mukarrom, MA., ditutup dengan pengalungan Samir kepada masing-masing Gubes. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian ucapan selamat dari anggota senat dan tamu yang hadir serta ramah tamah. (Nur/Humas)


Baca Juga

CONNECT WITH US